Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian IX Wilayah Sulawesi dan Maluku, para Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan RS Swasta.Foto :Oji/rni

Pengawasan pemenuhan akreditasi Rumah Sakit (RS) yang dilakukan Komisi IX DPR RI dalam rangka mendukung layanan dan kualitas mutu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian IX Wilayah Sulawesi dan Maluku, para Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan RS Swasta, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel di Kota Makassar, Selasa (15/1/2019).

“Salah satu tujuan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit, juga meningkatkan sumber daya manusia (karyawan RS) dan rumah sakit sebagai institusi,” imbuh Suir Syam.

Legislator Partai Gerindra ini menambahkan bahwa akreditasi RS pada akhirnya juga akan meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional. Mengingat, akreditasi RS dilaksanakan oleh lembaga independen yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit harus telah terakreditasi oleh lembaga International Society for Quality in Health Care (ISQua). Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) merupakan salah satu lembaga independen yang melakukan akreditasi rumah sakit di Indonesia," jelasnya.

Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini mengharapkan melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini memperoleh gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Kami juga membuka ruang diskusi untuk menerima laporan terkait kendala-kendala yang dihadapi pihak rumah sakit serta masukan dari berbagi pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pelaksanaan akreditasi rumah sakit," tandasnya.

Menutup sambutannya, Suir Syam optimis bahwa rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang dihimpun melalui Kunspek ini akan menjadi masukan bagi pemerintah, sehingga ke depan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh RS yang sudah terakreditasi dalam Program JKN menjadi optimal dan lebih baik lagi.

Sementara itu, PJ Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Bachtiar Baso mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah RS yang telah terakreditasi di Sulsel sebanyak 75 RS, re-akreditasi sebanyak 5 dan belum terakreditasi sebanyak 25 RS.

Bachtiar  menjelaskan, dari total 25 RS yang belum terakreditasi itu 17 diantaranya adalah RS swasta, sisanya 8 adalah rumah milik pemprov/pemkot/pemkab, RS TNI/Polri dan Kementerian lainnya. Ia menambahkan, dari 75 RS yang sudah terakreditasi 26 RS memperoleh status Paripurna, 5 RS Utama, 4 RS Madya, 3 RS Dasar dan 37 RS statusnya masih Perdana.

“Terkait permasalahan akreditasi kami sampaikan kendala biaya akreditasi yang relatif tinggi menjadi beban rumah sakit swasta apalagi di tengah kondisi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan ikut memperparah cashflow keuangan rumah sakit. Kami berharap Komisi IX DPR ikut membantu mencarikan solusi," pungkasnya.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam (F-Gerindra), dan diikuti sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI antara lain Aliyah Mustika Halim (F-Demokrat), Kartika Yudhisti (F-PPP) dan Jalaluddin Akbar (F-Hanura).

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Pengurus Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sulsel, Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Sulsel, Pengurus Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Sulsel dan Pengurus Persatuan Pemilik Rumah Sakit Swasta Indonesia (PERSANA) Sulsel. (oji/sf)